AMDAL

Peluang Inovasi di Indonesia

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sedang berupaya agar Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dapat berjalan dengan efektif di daerah-daerah yang baru diberdayakan. Namun, memperbaiki pendekatan pengelolaan lingkungan di Indonesia tidak akan mudah. Ada dua alasan untuk kinerja yang buruk. Pertama, meskipun terdapat investasi yang substansial pada kebijakan lingkungan dan pengembangan kepegawaian, pelaksanaan peraturan dan prosedur di lapangan masih buruk. Kedua, banyak provinsi dan kabupaten membuat interpretasi baru mengenai peraturan-peraturan yang ada, atau menciptakan prosedur peraturan yang seluruhnya baru. Meskipun sebagian inovasi ini memperkuat pengendalian lingkungan, namun kebanyakan malah mengendurkan atau bahkan mengabaikan standar-standar nasional sama sekali.

Karena landasan nasional ini sering diabaikan maka KLH meminta Bank Dunia agar bekerja sama dalam merevisi kebijakan yang ada dan kerangka kelembagaan AMDAL. Kajian AMDAL Bank Dunia mengupas masalah inti untuk menyesuaikan sistem peraturan pengelolaan lingkungan dengan perubahan kondisi desentralisasi. Kajian ini memerlukan gabungan  Studi Analitis,  percontohan daerah, dan dialog kebijakan di tingkat nasional maupun daerah.

Dua percontohan tingkat provinsi (di Jawa Barat dan Kalimantan Timur) meneliti bagaimana sistem AMDAL terpusat saat ini dapat ‘divariasikan’, sehingga prioritas di berbagai daerah dapat ditentukan berdasarkan kapasitas dan kebutuhan yang ada. Empat studi analitis pendukung dirancang untuk memperkuat dan menentukan hasil-hasil percontohan di tingkat provinsi.

Output dari Studi akan menentukan pengembangan rancangan dokumen kebijakan yang menjadi dasar untuk revisi Peraturan AMDAL No. 27/1999.

Studi Analitis AMDALLaporan Pemeriksaan 2004 membantu menetapkan sejumlah masalah utama untuk diteliti; masalah-masalah ini kemudian disaring lagi melalui konsultasi dengan KLH dan pemegang saham daerah untuk memaksimalkan kesesuaian dengan program Revitalisasi AMDAL.

Konsultasi AMDAL

• KLH – Lokakarya AMDAL DaerahDari bulan April sampai Oktober 2004, KLH dengan sebagian dukungan dari Bank Dunia menyelenggarakan serangkaian lokakarya tingkat nasional dan daerah untuk mempresentasikan, membahas, dan menjelaskan kepada para pejabat lingkungan hidup dan pejabat pemerintah lain gagasan-gagasan utama dari program Revitalisasi AMDAL yang disponsori oleh KLH yang dilaksanakan dari tahun 2004 sampai 2006.
• AMDAL dan PelaksanaannyaPelaksanaan AMDAL masih menjadi salah satu tema reformasi AMDAL yang diusulkan oleh KLH. Pada tanggal 9 Juni 2004, KLH mengadakan sebuah lokakarya nasional tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan pelaksanaannya, dan mengundang Bank Dunia untuk memberikan ulasan dari perspektif pengalaman internasional.
  (supporting document - ppt 80KB)
• Apa yang Dilakukan untuk AMDAL?Pada tanggal 30 Mei 2005, Tim AMDAL Bank Dunia mengadakan lokakarya satu hari di Jakarta untuk membagikan dan membahas temuan-temuan penting dan implikasinya terhadap Program Revitalisasi AMDAL Pemerintah dalam rancangan laporan akhir tentang praktek AMDAL yang baik di Indonesia dan pelajaran yang dipetik dari pengalaman internasional.
• Keterlibatan Masyarakat dalam AMDALPada tanggal 20 Juni 2005, Qipra Galang Kualita memfasilitasi acara konsultasi tingat nasional selama satu hari untuk membagikan dan membahas temuan-temuan penting dari studi tentang partisipasi masyarakat dan akses ke informasi AMDAL sebelum menyelesaikan dan menyampaikan laporan kepada KLH. Para peserta penting yang hadir antara lain meliputi para wakil dari sektor swasta, instansi pemerintah daerah dan pusat, LSM, dan komunitas donor internasional.
• Pembahasan mengenai Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi AMDALPada tanggal 14 dan 22 Februari 2006, di Surabaya dan Jakarta, Tim AMDAL KLH mengadakan pertemuan dengan para stakeholder AMDAL dari daerah-daerah lain (yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur) untuk membahas gagasan-gagasan yang timbul dari percontohan daerah mengenai caranya meningkatkan proses AMDAL saat ini. Dalam setiap diskusi, diundang sekitar 25 sampai 30 peserta.
• Instrumen Kebijakan Alternatif untuk Pengelolaan Lingkungan di Indonesia
  Pada tanggal 16 Februari 2006 di Jakarta, KLH dan Bank Dunia mensponsori lokakarya untuk mempresentasikan dan membahas dengan para wakil akademisi dan praktisi lingkungan hidup temuan-temuan studi yang diadakan oleh Hatfield Indonesia. Tujuan utama studi ini adalah untuk menilai potensi untuk memperkenalkan lebih banyak jenis instrumen kebijakan lingkungan sebagai dasar untuk memperkuat AMDAL. Salah satu kelemahan yang diakui dari AMDAL adalah bahwa AMDAL menjadi satu-satunya alat pengelolaan lingkungan dengan penerapan yang luas sehingga cenderung dipergunakan secara berlebihan.

sumber : http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/INDONESIAINBAHASAEXTN/0,,contentMDK:21562642~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:447244,00.html